JenisJenis Infrastruktur. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa infrastruktur merupakan aset (fisik dan non fisik) yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. Mengacu pada pengertian infrastruktur, adapun beberapa jenis infrastruktur adalah sebagai berikut: 1. Infrastruktur Keras. KomponenInfrastruktur Politik Umumnya terdapat beberapa unsur infrastruktur politik di Indonesia di antaranya, 1. Partai Politik Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. KomponenDi Dalam Iinfrastruktur dan Suprastruktur. Perbedaan selanjutnya yang ada di antara infrastruktur dan suprastruktur politik adalah komponen kekuatan yang ada di dalamnya. Dalam tata negara modern, umumnya lembaga negara resmi yang ada di dalam sebuah negara terdiri dari tiga komponen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. InfrastrukturPolitik di Indonesia • Lembaga swadaya masyarakat (civil society) - Community base organization seperti kelompok arisan, simpan pinjam - Civics group contoh NU • Partai Politik - Fungsi • Pendidikan politik • Penciptaan iklim yang kondusif serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat MasalahInfrastruktur Di Indonesia. Dalam Laporan Daya Saing Global 2015-2016, yang disusun oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Peringkat yang tetap pada standar rata-rata, namun menyebabkan utama ialah pada beberapa masalah besar dalam ekonomi Indonesia. Berdasarkanpenggambaran di atas, terlihat bahwa perkembangan sejarah sitem komponen cadangan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, sishankamrata Indonesia dibentuk dari bentuk pengerahan rakyat dalam kondisi perang, yang direfleksikan dalam sistm pertahanan territorial. Kedua, sistem ini dibentuk dari pengerahan rakyat yang . Sebelum mengetahui tentang komponen-komponen infrastruktur politik. Kamu udah tahu belum, apa itu infrastruktur politik? Jadi, Infrastruktur politik yaitu suasana dari kehidupan politik dalam masyarakat dan berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan atau LSM dalam menjalankan kegiatannya. Kegiatan dan dibentuknya infrastruktur politik sangat berdampak baik secara langsung atau gak langsung terhadap seluruh kebijakan lembaga kenegaraan. Nah, berikut ini ada beberapa komponen-komponen infrastruktur politik. Penasaran? Yuk simak aja ulasannya! 1. Partai Politik2. Organisasi Masyarakat3. Kelompok Kepentingan4. Kelompok Penekan5. Tokoh Masyarakat6. Media Massa7. Student Group8. Tokoh Politik 1. Partai Politik Apa sih, yang dimaksud dengan partai politik itu? Ya, Partai politik merupakan sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang punya tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha buat mencapai tujuannya tersebut. Makanya, dalam sebuah negara yang berdemokrasi, partai politik sebagai sebuah lembaga yang punya peranan penting dalam negara demokrasi khususnya di masa sekarang ini. Contohnya Partai Golkar Golongan Karya Pada masa orde baru ini, terlihat sekali terjadinya politisasi terhadap birokrasi yang seharusnya lebih berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Jajaran birokrasi diarahkan sebagai instrument politik kekuasaan Soeharto pada waktu itu. Setiap Pegawai Negeri Sipil PNS yaitu anggota Partai Golkar. Meskipun pada awalnya, Golkar gak ingin disebut sebagai partai, tapi cuma sebagai golongan kekaryaan. Tapi permasalahannya, Golkar yaitu kontestan Pemilu dan itu berarti dia adalah partai politik. Pegawai negeri yang jadi pengurus partai selain Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang gak berpihak pada Golkar, maka bisa dipastikan akan dapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Kalo suatu wilayah gak merupakan basis Golkar, maka pembangunan akan sangat tertinggal karena pemerintah lebih mengutamakan daerah yang merupakan basis Golkar. 2. Organisasi Masyarakat Organisasi masyarakat dibentuk dengan tujuan pada bidang sosial dan juga budaya. Organisasi ini gak melibatkan diri dalam memperoleh kekuasaan dalam pemilu Pemilihan Umum. Contohnya FPI Front Pembela Islam Apa sih itu Front Pembela Islam FPI? Jadi, FPI atau Front Pembela Islam merupakan sebuah organisasi massa Islam yang bergaris keras yang berpusat di Jakarta. FPI mempunyai Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi “penertiban” sweeping terhadap kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat islam terutama pada masa Ramadan dan seringkali berujung pada kekerasan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut, diantaranya seperti Adanya penderitaan panjang ummat Islam di Indonesia, karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Adanya kewajiban buat menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam dan ummat Islam. 3. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan ini mempunyai aktivitas menyangkut tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran monolitis dan intensitas usaha yang gak berlebihan dan mengeluarkan dana serta tenaga buat melaksanakan tindakan politik di luar tugas parpol. Kelompok masyarakat yang bergabung buat kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan buat anggota masyarakat. Contohnya MUI Majelis Ulama Indonesia Berdirinya MUI pada akhir tahun 1975, ditujukan buat mendialogkan kebijakan keagamaan yang menyangkut Muslim. Tapi pada prakteknya, MUI fungsinya buat menyampaikan kebijakan pemerintah kepada umat Muslim. Ada perubahan strategi yang dulu cuma mengeluarkan fatwa, sekarang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih kongkrit dalam bentuk advokasi agar fatwa itu jadi kebijakan pemerintah atau bahkan jadi undang-undang. Kendati fatwa tersebut emang gak punya kekuatan hukum yang mengikat, tetap aja fatwa tersebut dianggap sebagai bukti intervensi agama terhadap kebijakan publik. 4. Kelompok Penekan Golongan penekan yaitu sekelompok manusia yang tergabung jadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering punya kemauan buat memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa. Contohnya ICW Indonesia Corruption Watch ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998, di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. ICW yaitu lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang punya komitmen buat memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat buat terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Ada beberapa peran dari ICW Indonesia Corruption Watch, diantaranya sebagai berikut ini Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong inisiatif rakyat buat membongkar kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya pada penegak hukum dan ke masyarakat luas buat diadili serta mendapatkan sanksi sosial. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik buat mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif buat pemberantasan korupsi. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi. 5. Tokoh Masyarakat Kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yaitu meliputi tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh budaya. Contohnya AA Gym Aa gym pernah memandu acara Ada AA Gym. Di acara tersebut, dia sebagai ulama yang menyampoaikan moral-moral menanggapi pernyataan-pernyataan yang ada seputar Pemilu. Program ini mengundang narasumber yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Mereka diantaranya seperti tokoh parpol, tokoh masyarakat, cendekiawan, kalangan pengamat, calon presiden, dan calon wakil presiden. Selain narasumber, acara ini juga mengundang pemirsa buat hadir di studio dari berbagai kalangan. Pemirsa diberi kesempatan buat berdialog dengan para narasumber. 6. Media Massa Media massa punya peran yang sangat penting buat kehidupan seluruh masyarakat. Peran komunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi ataupun suatu kebijakan pemerintah. Sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, maka metode komunikasi juga mengalami perkembangan yang pesat juga. Tapi semua itu, punya aksentuasi sama yaitu komunikator menyampaikan pesan, ide, dan gagasan, pada pihak lain komunikan. Cuma model yang dipakainya berbeda-beda. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik bisa disampaikan melalui media massa dengan partisipasi dalam poling jajak pendapat dan dialog interaktif. Hasil dari poling atau jajak pendapat tersebut akan merefleksikan arah kebijakan para politisi. 7. Student Group Student group adalah mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitas masing-masing. Kelompok ini sering mengkritik kadaan politik dengan berdemo. Gerakan mahasiswa tahun 1998 yaitu salah satu faktor pendobrak buat terciptanya kebebasan sipil politik yang tersandera selama 32 tahun lamanya. Tapi setelah reformasi, gak ada lagi satu gelembung besar gerakan mahasiswa dan justru yang tampak cuma riak-riak kecil dan terpecah dengan isu-isu sektoral dan gak sedikit juga yang masuk dalam perangkap pragmatisme politik penguasa. Peran gerakan mahasiswa sebagai gerakan intelektual sangat penting buat mengambil inisiatif membantu penyadaran politik terhadap masyarakat. Agenda ini selanjutnya, akan jadi kata kunci buat mengartikulasikan gerakan mahasiswa dalam masa transisi menuju penemuan identitas gerakan mahasiswa yang sesungguhnya. Dalam kurun waktu lebih dari sebelas tahun reformasi, makna substansial yang hilang dari gerakan mahasiswa yaitu “peleburan” bersama rakyat. 8. Tokoh Politik Tokoh politik merupakan orang-orang lalu lalang, atau bekerja di dunia politik, dan eksis di kalangan masyarakat. Tokoh politik ini mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Contohnya Sri Mulyani Sri mulyani merupakan seorang primadona, cerdas, jelita, dan juga populer. Analisisnya kritis, lugas, dan jernih. Kiprahnya udah teruji di birokrasi dan lembaga internasional. Kurang dari 4 tahun, tiga jabatan menteri disandangnya, setelah sebelumnya menjadi konsultan di USAid dan Executive Director IMF. Dia perempuan dan pemimpin muda yang berpotensi menjadi seorang presiden. Sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan, perannya sangat sental dalam mengambil kebijakan bidang keuangan. Selama menjabat sebagai menteri keuangan Sri Mulyani udah membuat banyak gebrakan. Tapi, dia juga mendapat banyak hantaman dari politikus senayan. Berulang kali kebijakannya yang tegas terpaksa lumer oleh manuver politikus-politikus Senayan. Semoga bermanfaat buat kalian sobat cerdika 😀 Originally posted 2020-07-28 031929. Hai Fera A! Kakak bantu jawab, ya. Jawabannya adalah E. 2, 3, dan 4. Yuk, kita bahas! Soal tersebut menanyakan komponen infrastruktur politik di Indonesia. Terdapat 5 hal yang termasuk ke dalam infrastruktur politik. 5 hal tersebut adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan tokoh politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dalam bidang politik. Kelompok kepentingan adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan anggota kelompoknya. Kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan, hanya saja kelompok penekan lebih fokus pada usaha mempengaruhi atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka. Media massa adalah kelompok orang-orang yang meliput jalannya politik di Indonesia. Media termasuk ke dalam infrastruktur politik karena menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah. Terakhir, tokoh politik adalah seseorang yang selalu muncul dalam dunia politik dan menjadi pusat perhatian. Dengan dirinya yang menjadi pusat perhatian, Ia memiliki peran dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh pada suatu wilayah. Jadi, jawabannya adalah E. 2, 3, dan 4. - Struktur suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, tetapi keduanya juga memiliki fungsi yang sama pentingnya. Suprakstruktur dan infrastruktur politik memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain. Suprastruktur mampu mengatur segala hal dalam infrastruktur demi tercapainya tujuan infrastruktur politik itu pula sebaliknya, infrastruktur mampu memengaruhi berjalannya suprastruktur. Suprastruktur Politik Suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara tersebut mencakup kedudukan, kekuasaan, wewenang, tugas-tugas pembentukan dan keterkaitan antarseluruh kelengkapan negara tersebut. Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi dibatasi oleh undang-undang sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Pada hakikatnya, Presiden dan Wakil Presiden bertugas dan berwenang untuk menjalankan undang-undang yang sebelumnya telah dirumuskan oleh DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR MPR adalah lembaga negara yang membuat dan menetapkan Undang-Undang Dasar UUD yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta mengawasi jalannya lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat DPR DPR adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR sebagai legislator yang merancang undang-undang demi kepentingan rakyat. Pada hakikatnya DPR adalah perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dewan Perwakilan Daerah DPD Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi DPD menerapkan sistem perwakilan daerah, yang tujuannya mempertahankan representasi daerah di tingkat pusat. Seluruh anggota DPD bersifat independen. Badan Pemeriksa Keuangan BPK BPK dalam struktur lembaga negara sifatnya sebagai pelengkap auxiliary dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan. Mahkamah Agung MA MA adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. MA memiliki wewenang menguji peraturan udang-undang di bawah undang-undang terhadap Konstutusi MK MK adalah lembaga yang menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. MK memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Komisi Yudisial KY Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa KY bersifat mandiri. Lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan independen. KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim. Infrastruktur Politik Infrastruktur politik adalah segala sesuatu di luar alat kelengkapan negara secara formal, tetapi tetap memberikan pengaruh dan andil terhadap kebijakan. Kelompok yang digolongkan sebagai infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media. Partai Politik Keberadaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern. Keberadaan parpol dibutuhkan sebagai organisasi penyalur aspirasi dan partipisasi masyarakat sekaligus suara untuk mewakili kepentingan rakyat. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang mengadakan persekutuan atau kerjasama berdasarkan kesamaan kepentingan, tujuan, dan keinginan yang sama. Kelompok kepentingan dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat secara luas atau kepentingan kelompok tertentu. Bentuk kerjasama yang dibangun adalah untuk memengaruhi kebijakan demi tercapainya tujuan awal. Kelompok Penekan Kelompok penekan adalah sekelompok orang dengan tujuan sama yang bergabung untuk melakukan aktivitas penekanan terhadap pemerintah agar keinginan atau tujuan awalnya tercapai. Kelompok penekan melakukan cara yang dianggap lebih efektif daripada kelompok kepentingan, seringkali menjurus ke arah anarkis. Media Media massa berperan sebagai sarana komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Kebebasan pers mendukung peran media sebagai sumber informasi, pendidikan politik, sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Referensi Indrawan, Jerry dan Efriza. 2021. Pengantar Politik. Jakarta Bumi Aksara Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok Rajagrafindo Persada Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Politik adalah pembagian kekuasaan untuk menghasilkan kebijakan yang menyangkut negara dan warga negara menggunakan strategi tertentu. Dalam sistem politik Indonesia, ada komponen yang disebut suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menunjang jalannya tugas kenegaraan atau untuk fungsi pembagian kekuasaan politik. Beberapa contoh lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Komponen lain dalam sistem politik Indonesia yang akan kita bahas adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah komponen – komponen yang berhubungan dengan kehidupan lembaga – lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi lembaga kenegaraan atau lembaga yang termasuk dalam suprastruktur dapat dipungkiri bahwa suprastruktur dan infrastruktur politik mempunyai keterkaitan yang erat. Tidak hanya keterkaitan, akan tetapi kedua kelembagaan tersebut memang harus berjalan beriringan untuk dapat saling menyeimbangkan demi tercapainya tujuan nasional. Dalam artikel ini kita akan membahas tentang contoh dari infrastruktur politik dalam partai politik yang menjelaskan infrastruktur politik beserta salah satu elemennya, yaitu partai politik. Akan tetapi, terlebih dahulu kita akan membahas lebih jauh lagi tentang infrastruktur politik dari Infrastruktur Politik Di Indonesia, kita mengenal beberapa contoh bentuk infrastruktur politik yang berupa lembaga atau organisasi. Beberapa contoh infrastruktur politik tersebut adalahPartai politikPartai politik adalah merupakan sekelompok masyarakat yang terorganisir, mempunyai tujuan politik dan ideologi yang sama. Kelompok ini digunakan untuk memperoleh dukungan masyarakat demi mendapatkan jabatan politik. Dengan mendapat jabatan atau kedudukan dalam sistem politik, maka partai politik akan bisa menyalurkan tujuan dan program partainya ke dalam sistem politik Indonesia. hal itu tentu saja tidak dimaksudkan untuk sekedar memenuhi kepentingan partai. Akan tetapi demi perbaikan bangsa dan kepentinganKelompok kepentingan juga dikenal dengan group of interest dimana setiap anggota kelompok memiliki ketertarikan pada hal yang sama sehingga mereka mempunyai kepentingan yang saling terkait. Berbeda dengan partai politik yang mengincar kedudukan politik, kelompok ini berusaha mempengaruhi kebijakan politik namun tertarik untuk memperoleh jabatan publik. Walaupun terkadang ada pemimpin atau anggota dari kelompok ini yang mendapat kedudukan politik, akan tetapi hal itu tidak secara langsung menjadi tujuannya dan kelompoknya. Bentuk – bentuk dari kelompok kepentingan antara lain; 1 Lembaga swadaya masyarakat, 2 organisasi kemasyarakatan, 3 organisasi sosial dalam bentuk perserikatan, himpunan, dan persatuan penekanKelompok penekan atau disebut juga pressure group mempunyai sistem yang hampir sama dengan kelompok kepentingan. Kelompok penekan juga menghimpun anggotanya melalui kesamaan kepentingan. Akan tetapi, dalam kelompok penekan ini, mereka lebih berusaha untuk mempengaruhi proses penetapan kebijakan tertentu, misal pembuatan undang – undang tentang suatu isu terbaru. Keinginan mereka mempengaruhi jalannya penetapan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat luas yang belum mendapat tanggapan pemerintah. Berbeda dengan partai politik yang menginginkan jabatan atau kekuasaan politik, kelompok penekan tidak menginginkan kedudukan tersebut. Kelompok penekan hanya ingin kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan pandangan rakyat kebanyakan. Bebrapa contoh kelompok penekan yang ada di Indonesia antara lain Nahdatul Ulama NU, Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa komunikasi politikMedia komunikasi politik juga dikenal sebagai media massa yang merupakan sarana penting untuk menjadi media komunikasi politik. Media komunikasi politik juga digunakan sebagai sarana publikasi gerakan – gerakan politik. Dengan begitu, masyarakat akan tahu agenda – agenda politik yang akan berlangsung dan memberikan pandangan bagi masyarakat untuk menjatuhkan dukungannya pada salah satu partai politik atau tokoh politik. Media komunikasi politik adalah alat yang sangat efektif bagi aktivis politik untuk dapat merebut hati masyarakat dan mendapatkan suara dalam pemilihan. Seperti yang kita ketahui, kekuatan media saat ini sangatlah besar, seiring kemajuan teknologi informasi yang bisa diakses semua orang. Adapun media komunikasi politik bisa berbentuk media elektronik maupun media cetak. Televisi, radio, internet, merupakan contoh dari media elektronik. Sedangkan media konvensional yang masih efektif dan masih banyak diminati adalah surat kabar dan politikTokoh politik adalah orang – orang yang berkiprah dalam dunia politik suatu negara. Lebih khusus lagi, tokoh politik biasanya adalah orang – orang yang mempunyai kedudukan dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Meskipun lembaga yudikatif mempunyai kedudukan yang sama dengan kedua lembaga tersebut, akan tetapi tokoh – tokoh dalam lembaga yudikatif biasanya tidak terlalu menarik perhatian masyarakat sebagaimana para anggota badan eksekutif dan legislatif. Di Indonesia, kita mengenal banyak tokoh politik. Antara lain, para mantan presiden Indonesia, menteri – menteri, pemimpin partai politik, dan anggota dewan dari Infrastruktur Politik Dalam Partai PolitikPartai politik adalah sebuah organisasi masyarakat dimana di dalamnya terdapat tujuan politik. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat pembagian tugas dan pelaksana tugas yang menjalankan program – program politik berdasarkan ideologi dari organisasi tersebut. Partai politik juga diartikan sebagai kendaraan politik untuk mendapat kekuasaan. Dari kelima contoh dari infrastruktur politik yang telah disebutkan sebelumnya, contoh infrastruktur politik dalam partai politik lah yang paling dikenal masyarakat dengan gerakan – gerakannya yang massif dan terbuka. Partai politik mempunyai dominansi untuk menyampaikan tujuannya, menyampaikan program – programnya, agar masyarakat tertarik dan ikut menjadi kader. Semakin banyak anggota maka partai tersebut akan makin kuat dan semakin mudah mencapai tujuannya.’Sejak era reformasi dimulai, dimana kebebasan rakyat untuk berpendapat mendapat banyak kesempatan, partai politik di Indonesia semakin menjamur. Hal ini bisa dilihat dari jumlah partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Pada pemilu sebelum era reformasi, kita hanya bisa melihat tidak lebih dari lima partai politik yang bisa kita pilih. Akan tetapi, pada pemilu pertama setelah era reformasi, terdapat 48 partai politik yang mengikuti pemilu. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mempunyai banyak pandangan untuk Indonesia yang lebih baik lagi sehingga mereka menggalang dukungan melalui partai politik untuk bisa menjalankan program – progam yang menurut merekan akan menjadi sebuah perbaikan bagi sistem politik Contoh dari Infrastruktur Politik Dalam Partai PolitikInfrastruktur politik yang berbentuk partai politik mempunyai fungsi sebagai berikutSarana pendidikan politikSalah satu fungsi contoh dari infrastruktur politik dalam partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik memberikan Fungsi Sosialisasi Politik Dalam Pengembangan Budaya Politik kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat awam bisa mengethaui tentang pendidikan politik yang tidak semua orang dapatkan di bangku pendidikan formal. Memberikan sosialisasi politik juga merupakan salah satu Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik masyarakat dalam pergerakan sistem politik di toleransiDi Indonesia, ada banyak sekali partai politik. Hal itu karena ada banyak kelompok yang mempunyai visi dan misi yang berbeda. Hal itu juga merupakan cerminan kehidupan dalam masyarakat dimana Indonesia memiliki masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Baik itu berbeda dalam hal agama, suku, ras, dan budaya. Oleh kerena itu, salah satu fungsi contoh infrastruktur politik dalam partai politik adalah dengan mningkatkan toleransi terhadap perbedaan yang ada di penyalur aspirasiIndonesia adalah negara dengan sistem politik yang demokratis. Demokrasi ini memungkinkan rakyat untuk terjun langsung dalam Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik Indonesia. Dengan terjun langsung dalam dunia politik, berarti rakyat memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya. Akan tetapi, kebebasan beraspirasi tersebut tidak serta merta rakyat bisa dimana saja dan kapan saja mngutarakan pendapatnya. Ada prosedur yang harus dilewati dan sarana yang harus digunakan untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam hal inilah partai politik mempunyai peran yang penting. Partai politik bisa disebut sebgai wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Itulah mengapa wakil rakyat yang duduk dalam parlemen merupakan wakil – wakil dari partai politik yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Aspirasi yang disalurkan dalam partai politik ini juga lah yang akan menentukan kebijakan – kebijakan yang dipilih oleh rekruitmen politikMenjadi sarana rekruitmen politik merupakan salah satu Fungsi Partai Politik di Indonesia. dalam infrastruktur politik yang berwujud partai politik inilah kader – kader politik direkrut, diberi pembekalan, untuk kemudian diseleksi untuk menjadi pemimpin atau untuk mendapat jabatan dalam pemerintahan. Dengan fungsi ini, partai politik membuka peluang sebesar – besarnya untuk rakyat agar bisa ikut berpartisipasi dalam sistem politik komunikasi politikSebagai salah satu Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi Indonesia, partai politik berfungsi untuk menjadi media atau penghubung komunikasi politik. Komunikasi tersebut berbentuk aspirasi masyarakat yang kemudian diolah dan diwujudkan dalam kegiatan – kegiatan yang dimasukkan dalam program partai politik. Dengan begitu aspirasi rakyat akan dapat ditangkap oleh pemerintah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan Contoh dari Infrastruktur Politik Dalam Partai PolitikInfrastruktur politik dalam bentuk partai politik mempunyai peran khusu dalam pemerintahan dan sistem politik Indonesia. beberapa peran contoh infratruktur politik dalam partai politik adalahBerpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengirimkan wakilnya untuk duduk dalam kursi pemerintahan agar bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau para pemegang kekuasaan. Peran ini dijalankan, terutama jika partai politik berada pada pihak oposisi. Walaupun Indonesia tidak mengenal sistem partai oposisi, akan tetapi selalu ada partai politik yang menempatkan diri sebagai pihak oposisi yang selalu siap memberikan kritik pada pemerintah yang menjabat. Pihak oposisi ini sebenarnya sedikit banyak mempengaruhi kenetralan dalam suatu untuk menafsirkan tuntutan yang masih mentah sehingga bisa dipahami dan diterima oleh pemerintah dan masyarakat mengenai contoh dari infrastruktur politik dalam partai politik di Indonesia, terutama fungsi dan perannya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.

komponen infrastruktur politik di indonesia